Akamsi DKI Jadi Rebutan: PKS Desak Prioritas dalam Bursa Kerja Membeludak!

Sumberinformasi.com Dengan nama Allah semoga kita diberi petunjuk. Di Sesi Ini saya mau menjelaskan berbagai aspek dari Politik, Ekonomi, Sosial. Catatan Informatif Tentang Politik, Ekonomi, Sosial Akamsi DKI Jadi Rebutan PKS Desak Prioritas dalam Bursa Kerja Membeludak Dapatkan informasi lengkap dengan membaca sampai akhir.

1.1. Kesimpulan:

Pada tanggal 5 Juni 2025, M. Taufik Zoelkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, menekankan pentingnya perusahaan, terutama BUMD, untuk memprioritaskan perekrutan warga lokal atau yang dikenal dengan istilah anak kampung sini (akamsi). Ia juga mendorong perusahaan untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Taufik mencontohkan kawasan industri seperti Cakung, Dharmajaya, dan Pulo Gadung, di mana perusahaan-perusahaan seharusnya lebih banyak menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melakukan perekrutan yang mengutamakan warga sekitar.

Menurut Taufik, Disnaker memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ia menyoroti keberadaan puluhan BUMD di DKI Jakarta sebagai potensi besar untuk menyalurkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya juga menanggapi fenomena membeludaknya pencari kerja di job fair. Ia menekankan kewajiban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mengajak perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama dengan Disnaker atau BUMD Jakarta dalam membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta.

Pramono juga menyoroti pentingnya penanganan khusus bagi penyandang disabilitas, namun ia melihat bahwa sudah banyak jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh mereka. Ia ingin pekerjaan yang dibuka sesuai dengan kemampuan pelamar, sehingga tidak perlu dipublikasikan secara besar-besaran.

Taufik menyarankan agar dibuat aturan atau peraturan daerah (Perda), terutama untuk perusahaan-perusahaan BUMD, agar mereka mewajibkan diri untuk menampung pekerja, terutama dari Jakarta. Ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para calon pekerja melalui pelatihan dan standarisasi keahlian.

Pramono menambahkan bahwa pihaknya secara serius menangani urusan job fair, namun tidak mempublikasikannya secara besar-besaran karena ingin memastikan bahwa pelamar yang datang memiliki kapasitas yang dibutuhkan dan terjadi link and match. Beberapa pelamar bahkan sudah bisa langsung bekerja.

Taufik menekankan pentingnya link and match antara pelatihan dan kebutuhan perusahaan, serta peran pemerintah dalam mewujudkannya. Ia mengajak untuk tidak malu-malu mengutamakan akamsi atau anak kampung sini, termasuk penyandang disabilitas.

Kesimpulan: Pemerintah dan perusahaan perlu bekerjasama untuk memprioritaskan perekrutan warga lokal dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kualitas SDM calon pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.