Gelombang Pengunduran Diri CPNS: Negara Kehilangan 'Berlian'?

Sumberinformasi.com Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Kini mari kita bahas tren News yang sedang diminati. Artikel Terkait News Gelombang Pengunduran Diri CPNS Negara Kehilangan Berlian Dapatkan informasi lengkap dengan membaca sampai akhir.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti fenomena mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024 sebagai indikasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Puan menyampaikan pernyataan ini di Jakarta pada hari Jumat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan bahwa dari total formasi CPNS 2024, terdapat 16.167 formasi yang semula kosong. Namun, berkat optimalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagian besar formasi tersebut berhasil terisi.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada hari Selasa, 22 April 2025, bahwa optimalisasi formasi kosong ini berhasil mengisi 88% formasi yang tadinya kosong. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan formasi yang belum terisi.

Puan Maharani menekankan bahwa rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus melibatkan evaluasi komprehensif dengan perencanaan yang matang dan pendekatan strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Ia mendorong Kementerian PANRB dan BKN untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.

Menurut Puan, tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan sekadar fenomena biasa, melainkan indikator bahwa sistem yang ada belum mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan generasi muda. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.

Zudan Arif Fakrulloh menambahkan bahwa selain optimalisasi, terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan peserta lolos seleksi mengundurkan diri, seperti melanjutkan pendidikan S2 atau S3, masalah kesehatan, merasa salah memilih formasi, atau merasa penghasilan sebagai PNS kurang memadai.

Puan Maharani mencontohkan kasus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di mana banyak dosen yang ditempatkan jauh dari domisili mereka. Ia juga menyoroti adanya formasi kosong di jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana karena tidak ada pelamar yang memenuhi syarat.

Puan mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak diperbaiki, negara berpotensi kehilangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dapat memperkuat pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan reformasi dalam proses rekrutmen ASN agar negara tidak terus menghadapi persoalan serupa di masa depan.