-Photoroom.png)
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) telah menciptakan gelombang kejut, sekaligus menegaskan komitmen penegakan hukum di lingkungan akademik. Dalam putusan yang dibacakan baru-baru ini, terdakwa resmi divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Vonis ini bukan sekadar hukuman pidana bagi individu, tetapi juga penanda penting mengenai akuntabilitas dan perlindungan korban di institusi pendidikan tinggi Indonesia.
Kasus ini menjadi sorotan nasional, mengingat posisi pelaku sebagai pendidik yang seharusnya menjadi pelindung moral dan akademis bagi mahasiswi. Keputusan pengadilan ini memperkuat pesan bahwa tidak ada tempat bagi predator seksual, bahkan di dalam lingkungan kampus yang dijunjung tinggi. Respons tegas dari pihak universitas, diikuti dengan proses hukum yang transparan, menunjukkan upaya kolektif untuk membersihkan citra dan menjamin keamanan mahasiswa.
Penegasan Hukum dan Sanksi Pidana: Preseden Penting Kasus Dosen Unhas
Vonis pidana penjara 2,6 tahun yang dijatuhkan oleh PN Makassar menandai akhir dari proses litigasi yang panjang dan kompleks. Keputusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti kuat yang menguatkan tuduhan kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Dalam konteks hukum, vonis ini berfungsi sebagai preseden penting, mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh sivitas akademika bahwa tindak kekerasan seksual akan ditindaklanjuti secara serius sesuai koridor hukum yang berlaku.
Pentingnya hukuman ini terletak pada aspek pencegahan (deterrent effect). Institusi pendidikan tinggi harus mampu memastikan bahwa setiap pelanggaran etika dan hukum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, tidak akan ditoleransi. Putusan ini juga menjadi pemantik bagi korban lain untuk berani bersuara dan mencari keadilan, dengan jaminan bahwa sistem hukum siap mendukung mereka.
Langkah Proaktif Kampus: Dari Nonaktif Hingga Usulan Pemecatan Permanen
Jauh sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, pihak Unhas telah mengambil langkah sigap untuk mengamankan lingkungan kampus. Berdasarkan keterangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Unhas, terdakwa dosen tersebut telah dinonaktifkan dari segala kegiatan akademik dan administratif sejak tahun 2025.
Kronologi Penonaktifan Awal
Penonaktifan yang dilakukan sejak awal kasus terkuak merupakan tindakan pencegahan yang fundamental. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban, mencegah potensi interaksi lebih lanjut antara pelaku dan mahasiswi, serta menjaga integritas proses investigasi internal yang dilakukan oleh pihak universitas. Langkah ini menunjukkan keseriusan Unhas dalam menangani kasus sensitif ini, memprioritaskan keamanan komunitas akademik.
Proses Administrasi Pasca Vonis
Setelah vonis pidana berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh PN Makassar, langkah administratif selanjutnya segera diusulkan. Kabid Humas Unhas mengonfirmasi bahwa pihak universitas telah mengajukan usulan pemecatan permanen (pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap dosen tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Usulan pemecatan ini adalah konsekuensi logis dan wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana serius, memastikan bahwa pelaku tidak lagi memiliki wewenang atau posisi di lingkungan pendidikan.
Membangun Lingkungan Kampus yang Aman: Refleksi Kebijakan Anti Kekerasan Seksual
Kasus ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa respons cepat dan kolaborasi antara institusi akademik dengan lembaga penegak hukum sangat krusial. Selain sanksi pidana, kebijakan internal kampus harus diperkuat, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban, serta edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PPKS.
Hukuman 2,6 tahun penjara bagi dosen Unhas ini bukan hanya sekadar penutup kasus, melainkan pembuka era baru di mana perlindungan terhadap mahasiswi menjadi prioritas utama. Dengan pemecatan yang diusulkan, Unhas menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan lingkungan pendidikan dapat dipulihkan sepenuhnya, menjadikannya contoh penegakan etika yang patut dicontoh.
