-Photoroom.png)
Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Namun, kenyataan pahit kerap dihadapi oleh pasien dengan penyakit kronis atau katastropik, terutama mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun berstatus nonaktif. Penolakan pelayanan oleh rumah sakit (RS) terhadap kelompok rentan ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga ancaman serius terhadap nyawa.
Menanggapi laporan dan keluhan yang terus meningkat, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengambil langkah tegas. Menkes secara terbuka meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap insiden penolakan pelayanan, khususnya bagi pasien kronis yang status kepesertaan BPJS PBI-nya tengah bermasalah. Sikap ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang adil dan merata, tanpa memandang status administrasi sementara.
Mengapa Pasien Katastropik Kerap Jadi Korban Penolakan?
Penyakit katastropik, seperti gagal ginjal, kanker, atau penyakit jantung, memerlukan perawatan berkelanjutan dan biaya yang sangat besar. Peserta PBI adalah kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh negara. Masalah muncul ketika status kepesertaan ini tiba-tiba menjadi nonaktif, seringkali karena kendala administrasi, sinkronisasi data kependudukan, atau proses verifikasi yang belum tuntas.
Memahami Status BPJS PBI Nonaktif
Ketika status PBI nonaktif, secara prosedural, rumah sakit sering berdalih bahwa klaim biaya tidak dapat dicairkan. Hal inilah yang mendorong praktik penolakan atau permintaan biaya tunai yang memberatkan pasien. Padahal, dalam kondisi darurat atau penyakit kronis yang mengancam jiwa, prosedur administrasi seharusnya tidak boleh menghalangi pelayanan medis dasar. Menkes menekankan bahwa nyawa pasien harus diprioritaskan di atas birokrasi, dan RS wajib memberikan penanganan awal.
Menkes Budi Gunadi: Lindungi Hak Dasar Pasien!
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menegaskan bahwa meskipun status PBI nonaktif, pasien dengan penyakit kronis dan darurat tetap berhak mendapatkan penanganan medis. Pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini berfungsi sebagai pengingat keras bagi seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami tidak akan menoleransi rumah sakit yang menolak pasien katastropik. Jika ada insiden penolakan karena alasan BPJS PBI nonaktif, masyarakat wajib segera melapor,” tegas Menkes, membuka pintu bagi pengawasan publik terhadap kualitas pelayanan kesehatan nasional.
Prosedur Pelaporan yang Wajib Diketahui Masyarakat
Untuk mempermudah pelaporan dan memastikan tindakan cepat, Menkes meminta masyarakat menggunakan saluran pengaduan resmi. Saluran ini dirancang agar laporan mengenai penolakan RS dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Masyarakat dapat melaporkannya melalui:
- Layanan Contact Center Kemenkes: Menghubungi pusat layanan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan.
- BPJS Kesehatan: Melalui kanal resmi keluhan BPJS Kesehatan setempat.
- Dinas Kesehatan Provinsi/Kota: Melaporkan langsung kepada dinas terkait di wilayah tempat RS tersebut beroperasi.
Laporan yang detail, mencakup nama rumah sakit, waktu kejadian, dan alasan penolakan yang disampaikan oleh petugas, akan sangat mempercepat proses investigasi.
Sanksi Berat Menanti Rumah Sakit yang Melanggar Etika Pelayanan
Penolakan terhadap pasien darurat atau kronis PBI nonaktif bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran etika profesi yang serius. Menkes telah menyiapkan serangkaian sanksi berat bagi rumah sakit yang terbukti menolak pelayanan. Sanksi ini dapat berupa teguran keras, pembekuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, hingga pencabutan izin operasional, tergantung tingkat keparahan pelanggarannya.
Langkah proaktif Menkes Budi Gunadi ini menjadi angin segar bagi masyarakat rentan. Dengan adanya transparansi dan kemudahan akses pelaporan, diharapkan tidak ada lagi pasien yang menjadi korban diskriminasi pelayanan hanya karena terkendala status administrasi yang bersifat sementara. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik penolakan menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem kesehatan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
