-Photoroom.png)
Pembangunan infrastruktur strategis nasional seringkali berhadapan dengan dilema pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konflik panas kembali mencuat di Sulawesi Selatan, di mana rencana pembangunan masif Bendungan Jenelata terganjal oleh sengketa lahan kritis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAM) kini mengambil peran sentral setelah menerima audiensi dari sejumlah warga terdampak yang menuntut kejelasan atas hak tanah mereka.
Permasalahan ini berpusat pada klaim lahan seluas 39 hektare yang vital bagi kelanjutan proyek Bendungan Jenelata. Konflik ini bukan hanya sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam mencapai keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat setempat.
Konflik Lahan Kritis: Ancaman Terhadap Proyek Vital di Sulawesi Selatan
Bendungan Jenelata digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis di Sulawesi Selatan yang bertujuan meningkatkan ketahanan air, mendukung irigasi pertanian, serta potensi pembangkit listrik. Namun, ambisi besar ini terancam stagnasi akibat belum tuntasnya proses pembebasan lahan, khususnya pada area seluas 39 hektare yang diklaim masih menjadi milik warga.
Detail Luas Sengketa dan Dampak Ganti Rugi yang Belum Tuntas
Ketidakjelasan mengenai ganti rugi dan status kepemilikan menjadi akar permasalahan utama. Warga yang lahannya diidentifikasi masuk dalam area pembangunan merasa hak-hak mereka diabaikan atau proses kompensasi yang ditawarkan tidak adil. Skala 39 hektare merupakan area yang signifikan, melibatkan banyak kepala keluarga yang bergantung pada lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.
Dalam audiensi di BAM DPR, para perwakilan warga menyampaikan bukti-bukti kepemilikan dan kronologi sengketa yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Mereka berharap lembaga legislatif dapat menjadi penengah yang efektif, memaksa pihak terkait (pemerintah daerah dan pelaksana proyek) untuk meninjau kembali mekanisme pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan nilai wajar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran Strategis Bendungan Jenelata bagi Ketahanan Air
Sengketa ini semakin kompleks mengingat urgensi penyelesaian Bendungan Jenelata. Sulawesi Selatan, sebagai lumbung pangan nasional, sangat membutuhkan infrastruktur penampung air baru untuk menghadapi musim kemarau panjang dan menjamin pasokan irigasi yang stabil. Tertundanya pembebasan 39 hektare lahan ini secara langsung menghambat capaian target operasional bendungan, memberikan dampak domino pada sektor pertanian di wilayah tersebut.
Intervensi Parlemen: BAM DPR Sebagai Juru Damai Lahan
Keterlibatan Badan Akuntabilitas Publik (BAM) DPR RI menunjukkan bahwa sengketa ini telah mencapai tingkat nasional dan membutuhkan intervensi politik. BAM memiliki mandat untuk mengawasi kinerja lembaga negara, termasuk proyek-proyek strategis, dan memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak konstitusional rakyat.
Mekanisme Audiensi: Menerima Aspirasi Warga Terdampak
Penerimaan audiensi ini menjadi langkah awal yang krusial. BAM bertindak sebagai fasilitator, mendengarkan secara langsung keluhan warga, dan memverifikasi data lapangan yang disajikan. Proses ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang kuat kepada pemerintah pusat dan daerah agar segera menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tugas BAM selanjutnya adalah menekan pihak eksekutif untuk segera mengevaluasi kembali skema pembebasan lahan yang ada.
Menanti Solusi Komprehensif: Menyeimbangkan Hak Rakyat dan Kepentingan Negara
Penyelesaian sengketa 39 hektare lahan Bendungan Jenelata ini harus menjadi studi kasus bagi proyek infrastruktur lain. Solusi yang adil bukan hanya tentang membayar ganti rugi, tetapi memastikan bahwa prosesnya transparan, terbuka, dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. Harapannya, intervensi DPR ini mampu menciptakan titik temu yang memungkinkan pembangunan bendungan dapat dilanjutkan tanpa meninggalkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons rekomendasi BAM akan menentukan masa depan proyek vital ini dan kepercayaan publik terhadap jaminan hak-hak pertanahan.
