-Photoroom.png)
Kasus pelarian seorang terdakwa dengan tuntutan hukuman maksimal, yakni hukuman mati, kembali mengguncang sistem peradilan di Indonesia. Syalihin GP, terdakwa dalam kasus peredaran narkoba, berhasil melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Sumatera Utara (Sumut), tak lama setelah menjalani persidangan. Yang paling mencengangkan, aksi pelarian dramatis ini tidak melibatkan rencana pelik atau kendaraan mewah, melainkan hanya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor.
Peristiwa ini sontak memicu pertanyaan serius mengenai standar pengamanan tahanan yang menghadapi ancaman hukuman paling berat, sekaligus menyoroti celah vital dalam prosedur pemindahan tahanan di lingkungan peradilan daerah. Pelarian ini bukan hanya masalah kaburnya seorang narapidana, tetapi merupakan tamparan keras terhadap otoritas penegak hukum yang bertugas menjaga integritas proses yudisial.
Detik-detik Menegangkan: Kronologi Kaburnya Syalihin GP
Syalihin GP sebelumnya merupakan tahanan yang menarik perhatian publik lantaran jaksa penuntut umum (JPU) menuntutnya dengan hukuman mati atas keterlibatannya dalam jaringan narkotika. Tekanan mental dan ancaman hukuman tertinggi inilah yang diduga menjadi motivasi utama di balik keputusan nekatnya untuk melarikan diri.
Ancaman Maksimal dan Tekanan Mental
Persidangan Syalihin di PN Lubuk Pakam telah mencapai fase tuntutan yang krusial. Dalam menghadapi ancaman hukuman mati, tekanan psikologis yang dialami terdakwa berada pada level tertinggi. Kondisi inilah yang seringkali mendorong para terdakwa untuk mengambil risiko ekstrem, meskipun peluang keberhasilannya tipis. Keberhasilan Syalihin melarikan diri, meskipun sementara, menunjukkan tingginya kadar keputusasaan yang melatarbelakangi tindakannya.
Kelalaian Prosedural Pasca Sidang
Menurut informasi yang beredar, insiden pelarian terjadi segera setelah proses persidangan berakhir. Alih-alih langsung dibawa kembali ke ruang tahanan atau lapas dengan prosedur pengawalan ketat, Syalihin memanfaatkan momen transisi yang longgar. Ia dilaporkan berhasil mencapai area luar gedung pengadilan, di mana ia kemudian dibonceng oleh seseorang yang telah menunggunya menggunakan sepeda motor.
Kecepatan dan kesederhanaan metode pelarian ini—hanya dengan sepeda motor—menjadi indikasi kuat adanya kelalaian yang signifikan dalam rantai pengamanan. Pertanyaan besar muncul: bagaimana mungkin seorang terdakwa yang dituntut hukuman mati dapat keluar dari pengawasan tanpa hambatan serius, apalagi sempat bertemu dengan pihak luar?
Sorotan pada Keamanan Pengadilan: Mengapa Bisa Terjadi?
Kasus pelarian terdakwa dengan tuntutan hukuman mati di PN Lubuk Pakam ini menjadi studi kasus penting mengenai kerentanan infrastruktur pengamanan di lembaga peradilan, khususnya di tingkat daerah. Pengadilan merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum, dan kegagalan pengamanan di lokasi tersebut tidak dapat ditoleransi.
Evaluasi Standar Pengamanan Hukum di Daerah
Pihak berwenang, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian yang bertugas mengawal, kini harus menghadapi investigasi internal. Kejadian ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengawalan tahanan, khususnya bagi mereka yang berada di daftar tuntutan hukuman maksimal. Standar pengamanan seharusnya proporsional dengan risiko yang diemban terdakwa. Terdakwa kasus narkoba dengan tuntutan mati seharusnya mendapatkan pengamanan berlapis dan tidak boleh kehilangan kontak pandang oleh petugas.
Jika benar pelarian ini dilakukan dengan mudah menggunakan kendaraan roda dua di area luar pengadilan, hal ini menunjukkan adanya lubang besar pada sistem penjagaan pintu keluar, atau bahkan dugaan adanya kelalaian oknum petugas yang bertugas mengawasi pergerakan terdakwa.
Pencarian terhadap Syalihin GP kini sedang digencarkan oleh aparat gabungan. Keberhasilan pelarian ini tidak hanya membahayakan integritas peradilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik, mengingat terdakwa adalah pelaku kejahatan narkotika kelas berat. Publik menantikan respon cepat dan tindakan tegas dari pihak berwenang, tidak hanya untuk menangkap kembali Syalihin, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pengamanan demi mencegah terulangnya insiden memalukan serupa di masa depan.
