-Photoroom.png)
Pada tanggal 22 April, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berupa pendalaman tata kelola pemerintahan. Sanksi ini mengharuskan Lucky Hakim untuk mengikuti program magang selama tiga bulan di Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa Lucky Hakim diwajibkan hadir di Kemendagri minimal satu hari setiap minggu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Lucky Hakim mengenai tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola yang baik.
Menurut Bima Arya, Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil), Safrizal Zakaria Ali, akan bertanggung jawab menyampaikan materi terkait tugas pemerintahan kepada Lucky Hakim. Pembinaan akan dimulai pada hari Selasa dan berfokus pada Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil).
Pada tanggal 5 Mei 2025, Bima Arya menjelaskan bahwa Lucky Hakim akan menjalani pembinaan di berbagai direktorat jenderal (ditjen) di Kemendagri setiap minggunya. Beberapa materi yang akan dipelajari termasuk yang berkaitan dengan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan pemadam kebakaran (damkar).
Sanksi ini diberikan karena Lucky Hakim melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri. Bima Arya menekankan bahwa Lucky Hakim harus membagi waktunya antara tugas-tugas pokok sebagai kepala daerah dan pendalaman tata kelola pemerintahan di Kemendagri.
Pak Bupati Indramayu diminta membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jelas Bima Arya.
Dengan mengikuti program ini, diharapkan Lucky Hakim dapat meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu.
